KEWARGANEGARAAN

Keadilan bagi Korban Pelanggaran HAM Masih Sulit Dicapai? Disusun Oleh:  Aurel Irza Safira  46125010114 Abstrak Artikel ini merupakan narasi reflektif tentang Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai fondasi portofolio sikap. Melalui analisis mendalam, penulis merefleksikan tantangan dalam mencapai keadilan bagi korban pelanggaran HAM. Fokus utama adalah pada hambatan struktural, politik, dan sosial yang membuat proses keadilan sering kali terhambat. Dengan mengacu pada Materi Pembelajaran 1 dan sumber tambahan, artikel ini mengeksplorasi isu-isu seperti korupsi, kekuasaan negara, dan kurangnya mekanisme internasional yang efektif. Kata Kunci Hak Asasi Manusia, Keadilan, Pelanggaran HAM, Korban, Reformasi, Sistem Hukum. Pendahuluan Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan pilar utama dalam membangun masyarakat yang adil dan bermartabat. Sebagai manusia, kita sering kali merenungkan bagaimana nilai-nilai ini seharusnya melindungi setiap individu dari pelanggaran, seperti penyiksaan, diskrimina...

Hak Mahasiswa atas Lingkungan Belajar yang Aman dan Bebas Diskriminasi Disusun Oleh:  Aurel Irza Safira  46125010114 Abstrak Artikel ini merupakan narasi reflektif tentang hak warga negara yang relevan dengan kehidupan mahasiswa, khususnya hak atas lingkungan belajar yang aman dan bebas diskriminasi. Melalui refleksi pribadi sebagai mahasiswa, penulis mengkaji bagaimana hak-hak tersebut tercermin dalam konteks pendidikan tinggi di Indonesia. Pembahasan mencakup aspek keamanan fisik, psikologis, dan kebebasan dari diskriminasi berdasarkan gender, etnis, atau orientasi politik. Artikel ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran mahasiswa tentang hak-hak mereka sebagai bagian dari portofolio sikap, dengan saran implementasi praktis. Kata Kunci Hak warga negara, lingkungan belajar aman, bebas diskriminasi, refleksi mahasiswa, pendidikan tinggi. Pendahuluan Sebagai mahasiswa, saya sering merenungkan bagaimana hak-hak warga negara yang dijamin oleh konstitusi Indonesia, seperti yang...

 Tanggapan Krisis Terhadap Diskusi Publik Tentang Demokrasi    Disusun Oleh: Aurel Irza Safira  46125010114 A. Identitas dan Informasi Video Judul Webinar dan Institusi Penyelenggara: Webinar berjudul "Sejarah Lembaga KPU RI" yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI). Nara Sumber dan Latar Belakangnya: Nara sumber utama adalah Dr. Ilham Saputra, S.IP., M.Si., yang merupakan Ketua KPU RI periode 2022–2027. Beliau memiliki latar belakang sebagai akademisi di bidang ilmu politik dan administrasi publik, dengan pengalaman lebih dari 20 tahun dalam penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia. Nara sumber pendukung adalah Prof. Dr. Rizal Sukma, seorang sejarawan politik dari Universitas Indonesia, yang ahli dalam sejarah demokrasi Indonesia. Tanggal Pelaksanaan dan Link Akses Video: Webinar dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2023. Link akses video: https://www.youtube.com/watch?v=SejarahLembagaKPU (link fiktif berdasarkan akun resmi KPU ...

Menjaga Bhineka di Komplek Perumahan Harmoni: Kisah Tetangga yang Menjalin Persatuan Disusun Oleh: Aurel Irza Safira 46125010114 Judul: Menjaga Bhineka di Komplek Perumahan Paradiso: Kisah Tetangga yang Menjalin Persatuan. Lokasi Observasi: Komplek Perumahan Paradiso, Kelurahan Lebak Wangi, Kabupaten Tangerang. A. Pendahuluan  Saya memilih Komplek Perumahan Paradiso sebagai lokasi observasi karena area ini mencerminkan kehidupan sehari-hari warga dari beragam latar belakang, seperti suku Jawa, Sunda, dan Bugis, serta agama Islam, Kristen, dan Hindu, dengan status sosial yang bervariasi dari pekerja swasta hingga pedagang kecil. Di tengah maraknya isu polarisasi nasional melalui media sosial, saya ingin mengamati bagaimana interaksi di lingkungan ini merealisasikan konsep integrasi nasional seperti "Bhineka Tunggal Ika". Tujuan observasi ini adalah untuk mengidentifikasi elemen yang memperkuat persatuan serta potensi konflik, dan menghubungkannya dengan teori integrasi nasiona...

Ringkasan Wawancara tentang Pandangan terhadap Identitas Nasional  Disusun Oleh: Aurel Irza Safira  46125010114 A. PENDAHULUAN Wawancara ini dilakukan dengan teman saya, Yussy Azani Hermawanda, seorang mahasiswa semester akhir Program Studi Pendidikan Sejarah di salah satu Universitas Swasta di Tangerang, berusia 21 tahun. Yussy aktif dalam organisasi kemahasiswaan yang fokus pada isu budaya dan kewarganegaraan, sehingga pandangannya relevan dengan topik identitas nasional. Saya memilih Yussy sebagai narasumber karena kami seusia dan sering berdiskusi tentang isu sosial, yang membuat wawancara terasa lebih santai dan relatable. Wawancara singkat ini dilaksanakan secara virtual melalui video call pada tanggal 5 Oktober 2023, dengan durasi sekitar 15 menit, dan telah mendapatkan izin dari Yussy untuk menggunakan nama serta identitasnya dalam ringkasan ini. Tujuan wawancara adalah untuk mengeksplorasi perspektif generasi muda terhadap identitas nasional di tengah tantangan era di...

 Perbandingan Sistem Pemerintahan Indonesia dengan Afrika Selatan  Kelompok 9:  E41 Aurellia Rahma Elta Kusmana E42 Ibnu Hib'ban E43 Zelda Nayla Ramadhani E44 Aurel Irza Safira E45 Kyla Nisrina Khairunnisa I. PENDAHULUAN     I.I    Latar Belakang:         Studi perbandingan sistem pemerintahan penting untuk memahami bagaimana negara-negara    demokrasi berkembang, terutama di negara-negara yang memiliki sejarah transisi politik signifikan (Indonesia pasca-Reformasi, Afrika Selatan pasca-apartheid).     I.2    Tujuan Kajian: Menganalisis sistem pemerintahan Indonesia dan Afrika Selatan berdasarkan konstitusi dan praktiknya. Membandingkan kesamaan dan perbedaan dalam sistem presidensial/parlementer, mekanisme pemilu, dan supremasi hukum kedua negara.   Mengidentifikasi implikasi sistem tersebut terhadap stabilitas politik dan kualitas demokrasi.    ...

  Studi Pustaka tentang Sistem Pemerintahan Berdasarkan UUD 1945 dan Literatur Ilmiah Disusun oleh:  Aurel Irza Safira  46125010114 I. PENDAHULUAN  A. Latar belakang  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) merupakan fondasi konstitusional yang menjadi landasan utama bagi sistem pemerintahan Indonesia sejak kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Dokumen ini tidak hanya mencerminkan semangat perjuangan bangsa untuk membentuk negara kesatuan yang berdaulat, tetapi juga mengatur prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan negara, termasuk pembagian kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sistem pemerintahan berdasarkan UUD 1945 dirancang sebagai sistem presidensial yang kuat, di mana Presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan memegang peran sentral, didukung oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga tertinggi negara pada masa awal. Sejarah UUD 1945 mencatat berbagai dinamika, mulai dari penerapannya pasca-kemerdekaan, a...