Tugas Mandiri 06; Aurel Irza Safira E44

Hak Mahasiswa atas Lingkungan Belajar yang Aman dan Bebas Diskriminasi

Disusun Oleh: 

Aurel Irza Safira 

46125010114

Abstrak

Artikel ini merupakan narasi reflektif tentang hak warga negara yang relevan dengan kehidupan mahasiswa, khususnya hak atas lingkungan belajar yang aman dan bebas diskriminasi. Melalui refleksi pribadi sebagai mahasiswa, penulis mengkaji bagaimana hak-hak tersebut tercermin dalam konteks pendidikan tinggi di Indonesia. Pembahasan mencakup aspek keamanan fisik, psikologis, dan kebebasan dari diskriminasi berdasarkan gender, etnis, atau orientasi politik. Artikel ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran mahasiswa tentang hak-hak mereka sebagai bagian dari portofolio sikap, dengan saran implementasi praktis.

Kata Kunci

Hak warga negara, lingkungan belajar aman, bebas diskriminasi, refleksi mahasiswa, pendidikan tinggi.

Pendahuluan

Sebagai mahasiswa, saya sering merenungkan bagaimana hak-hak warga negara yang dijamin oleh konstitusi Indonesia, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari kami. Salah satu hak yang paling relevan adalah hak atas pendidikan yang aman dan bebas dari diskriminasi. Dalam konteks ini, lingkungan belajar bukan hanya tentang fasilitas fisik, tetapi juga tentang suasana psikologis yang mendukung perkembangan akademik dan pribadi. Refleksi ini muncul dari pengalaman pribadi saya menghadapi tantangan seperti bullying verbal di kelas atau ketidakadilan dalam akses fasilitas berdasarkan latar belakang sosial. Artikel ini bertujuan untuk menggali hak mahasiswa atas lingkungan belajar yang aman dan bebas diskriminasi, sebagai bagian dari portofolio sikap yang menunjukkan kesadaran kewarganegaraan saya.

Permasalahan

Permasalahan utama yang dihadapi mahasiswa terkait hak ini adalah kurangnya implementasi hak warga negara di lingkungan kampus. Banyak mahasiswa mengalami diskriminasi, seperti perlakuan berbeda berdasarkan gender, etnis, atau status ekonomi. Misalnya, mahasiswa perempuan sering menghadapi komentar seksis yang membuat mereka merasa tidak aman, sementara mahasiswa dari daerah tertentu mungkin dianggap kurang kompeten. Selain itu, keamanan fisik juga menjadi isu, dengan kasus kekerasan atau ancaman di kampus yang belum sepenuhnya teratasi. Dari refleksi pribadi, saya ingat saat teman saya diintimidasi karena pendapat politiknya yang berbeda, yang membuatnya enggan berpartisipasi dalam diskusi kelas. Permasalahan ini tidak hanya melanggar hak asasi manusia, tetapi juga menghambat proses pembelajaran dan pengembangan sikap kewarganegaraan yang positif.

Pembahasan

Hak atas lingkungan belajar yang aman dan bebas diskriminasi merupakan turunan dari hak warga negara seperti hak atas pendidikan (Pasal 31 UUD 1945) dan hak atas keamanan (Pasal 28G). Dalam konteks mahasiswa, ini berarti kampus harus menyediakan ruang yang bebas dari ancaman fisik, psikologis, dan sosial. Refleksi saya dimulai dari pengalaman di semester pertama, di mana saya merasa tertekan oleh persaingan yang tidak sehat, seperti gosip dan pengecualian sosial berdasarkan prestasi akademik. Ini menunjukkan bahwa diskriminasi tidak selalu kasat mata, tetapi bisa berupa norma sosial yang merugikan.

Secara teoritis, hak ini didukung oleh Konvensi Hak Anak (jika mahasiswa dianggap sebagai individu muda) dan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Mahasiswa berhak atas perlindungan dari diskriminasi, termasuk akses yang sama terhadap sumber daya seperti perpustakaan atau laboratorium, tanpa memandang latar belakang. Namun, dalam praktik, banyak kampus masih gagal menerapkan kebijakan anti-diskriminasi yang efektif. Misalnya, laporan dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menunjukkan peningkatan kasus diskriminasi di pendidikan tinggi, seperti stereotip gender yang membatasi partisipasi perempuan di bidang sains.

Refleksi pribadi saya juga mencakup pentingnya pendidikan kewarganegaraan untuk membangun kesadaran. Sebagai mahasiswa, saya belajar bahwa hak ini bukan hanya hak individu, tetapi juga tanggung jawab bersama untuk menciptakan lingkungan inklusif. Pengalaman positif datang dari kampanye anti-bullying di kampus saya, yang meningkatkan kesadaran dan mengurangi insiden. Ini menunjukkan bahwa pendidikan dan advokasi dapat memperkuat implementasi hak-hak ini.

Kesimpulan dan Saran

• Kesimpulannya, hak mahasiswa atas lingkungan belajar yang aman dan bebas diskriminasi adalah fondasi penting untuk pengembangan sikap kewarganegaraan. Refleksi ini telah memperdalam pemahaman saya bahwa hak-hak ini tidak hanya dijamin secara hukum, tetapi juga memerlukan komitmen aktif dari mahasiswa, dosen, dan institusi. Tanpa lingkungan yang aman, potensi mahasiswa tidak dapat berkembang sepenuhnya, yang pada akhirnya merugikan bangsa.
• Saran yang saya ajukan adalah: pertama, kampus harus menerapkan kebijakan anti-diskriminasi yang ketat, termasuk pelatihan rutin untuk staf dan mahasiswa. Kedua, mahasiswa perlu membentuk komunitas advokasi untuk melaporkan pelanggaran hak. Ketiga, pemerintah dapat meningkatkan pengawasan melalui Komnas HAM. Sebagai bagian dari portofolio sikap, refleksi ini mendorong saya untuk berkontribusi aktif dalam menciptakan kampus yang lebih adil.

Daftar Pustaka

• Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999tentang Hak Asasi Manusia.
• Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). (2022). Laporan Tahunan Hak Asasi Manusia di Indonesia.
• UNESCO. (2015). Education for All: Global Monitoring Report.
• Pengalaman pribadi penulis sebagai mahasiswa (refleksi subjektif, tidak terdokumentasi secara formal).